Menulis, menulis dan terus menulis
Sejak 2004 – 2019 KPK telah menangani lebih dari 820 kasus, di mana 70 persen kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang/jasa baik dalam bentuk suap, penggelembungan harga anggaran barang/jasa, penerimaan gratifikasi, penerimaan fee dan dana kick back. Setiap Read More
Tim Pendamping Kontrak LKPP, pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 4 Tahun 2019, pada tanggal 31 Juli 2019. Jumlah Tim Pendamping Kontrak saat itu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Selanjutnya, tahun 2020, LKPP kembali Read More
Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut: Pasal 1 Ayat 40 Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Read More
Jelang akhir tahun, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020. Penjelasan ini merupakan hal yang ditunggu oleh Read More
No Pertanyaan Jawaban UMKM 1 Apa yang dimaksud Bela Pengadaan? Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung Program UMK Go Digital melalui proses belanja langsung K/L/P/D yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace Read More
Bogor – Belanja barang/jasa pemerintah merupakan salah satu fungsi penting dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pengadaan saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Berdasarkan data SPSE, total belanja pengadaan Read More
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Aplikasi ini digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan nilai Read More
Berdasarkan Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (6) huruf d, Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Swakelola dilaksanakan oleh Read More
Berdasarkan Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (6) huruf c, Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola. Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Read More
Berdasarkan Perpres 16/2018 Pasal 18 ayat (6) huruf b, Swakeloa Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Read More