Menulis, menulis dan terus menulis
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 74, Yang dimaksud dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang Read More
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Permendagri Read More
Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. Dengan berlakunya Permendagri tersebut maka permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, Permendagri Read More
Perpres 16/2018 pasal 65 ayat (6) menyebutkan bahwa Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang Read More
Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan utama (major item), sebagaimana disebutkan dalam Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Permen PUPR 14/2020. Peralatan utama merupakan salah satu persyaratan teknis pada tender pekerjaan konstruksi yang harus Read More
Personel Manajerial adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi, Permen PUPR 14/2020. Personel manajerial merupakan salah satu persyaratan teknis pada tender pekerjaan konstruksi yang harus Read More
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berencana menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar atau enam kali lipat dari nilai sebelumnya yang hanya Rp2,5 miliar. Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Read More
Memilih jenis kontrak dilakukan PPK pada saat penyusunan rancangan kontrak. Dalam memlih jenis kontrak, PPK mempertimbangkan antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan. Definisi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Read More
Sejak 2004 – 2019 KPK telah menangani lebih dari 820 kasus, di mana 70 persen kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan pengadaan barang/jasa baik dalam bentuk suap, penggelembungan harga anggaran barang/jasa, penerimaan gratifikasi, penerimaan fee dan dana kick back. Setiap Read More
Tim Pendamping Kontrak LKPP, pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 4 Tahun 2019, pada tanggal 31 Juli 2019. Jumlah Tim Pendamping Kontrak saat itu sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Selanjutnya, tahun 2020, LKPP kembali Read More