SE LKPP 33/2020

Jelang akhir tahun, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020.

Penjelasan ini merupakan hal yang ditunggu oleh K/L/PD yang belum memiliki/memenuhi jumlah kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 88 huruf a Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020.

Surat edaran ini diterbitkan untuk memberi penjelasan lebih lanjut mengenai penugasan SDM PBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai acuan penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LKPP, pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sampai dengan Desember 2020 belum ada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah memenuhi jumlah kebutuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketentuan Point 5 SE 33/2020 menyebutkan bahwa Penjelasan atas penugasan SDM PBJ dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan sebagai berikut:
a. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 huruf a Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menugaskan seluruh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
b. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a, pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
c. Dalam hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf b, pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, maka Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.

Selanjutnya, point 6 menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai strategi dalam rangka pemenuhan ketentuan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam pasal 88 huruf a Perpres 16 Tahun 2018, LKPP menerbitkan Surat Edaran untuk mendudukan tafsir aturannya, sehingga tidak menjadi polemik dikemudian hari bagi K/L/PD yang menugaskan ASN sebagai pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang belum dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Salam Pengadaan

bagi yang membutuhkan, Silakan unduh SE LKPP Nomor 33 Tahun 2020 dibawah ini
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 33 Tahun 2020_1641_1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *