Mirhan Morowali Utara

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Pengadaan Langsung adalah sebagai berikut:
Pasal 1 Ayat 40
Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 1 Ayat 41
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Surat Perintah Kerja merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Surat Perintah Kerja digunakan untuk :

  1. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
  3. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebelum proses pemilihan dilakukan dengan metode pengadaan langsung, PPK menyusun rancangan Surat Perintah kerja sebagai bagian dari dokumen persiapan pengadaan yang akan disampaikan kepada Pejabat Pengadaan.

Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditetapkan menjadi bagian dari dokumen persiapan pengadaan, kemudian disampaikan kepada Pejabat Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Rancangan surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:
a. jenis Kontrak;
b. lingkup pekerjaan;
c. keluaran hasil pekerjaan;
d. kesulitan dan risiko pekerjaan;
e. masa pelaksanaan;
f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi;
g. cara pembayaran;
h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;
i. besaran uang muka;
j. bentuk dan ketentuan Jaminan;
k. besaran denda; dan
l. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

Ayat (4) menyebutkan bahwa PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS.

Selanjutnya, Ayat (5) menyebutkan bahwa Perubahan rancangan surat perintah kerja dan syarat-syarat umum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan menjadi bagian Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung hanya dilakukan melalui persetujuan PPK.

Berikut ini Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Format Surat Perintah Kerja (SPK) dalam bentuk Microsoft Excel:

A. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK)
1. Rancangan SPK Pek. Konstruksi_Harga Satuan
2. Rancangan SPK Pek. Konstruksi_Lumsum
3. Rancangan SPK Jasa Konsultansi Konstruksi
4. Rancangan SPK Pengadaan Barang
5. Rancangan SPK Pengadaan Jasa Lainnya
6. Rancangan SPK Pengadaan Jasa Konsultans Non Konstruksi

B. Format Surat Perintah Kerja (SPK) dalam bentuk Microsoft Excel
1. Format SPK Pek. Konstruksi_Harga Satuan
2. Format SPK Pek. Konstruksi_Lumsum
3. Format SPK Jasa Konsultansi Konstruksi
4. Format SPK Pengadaan Barang
5. Format SPK Pengadaan Jasa Lainnya
6. Format SPK Jasa Konsultansi NON Konstruksi

Semoga bermanfaat
Salam Pengadaan

4 thoughts on “Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK)”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *