Menulis, menulis dan terus menulis
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR), Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, Read More
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 11 disebutkan bahwa Tahun Read More
PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN Akibat kekeliruan pemahaman perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat menimbulkan sengketa kontrak. Perpanjangan waktu dan pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Perpanjangan waktu adalah Read More
Pembayaran Biaya Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan. Pembayaran Read More
PEMBAYARAN BIAYA PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tata Cara Pembayaran Biaya Perencanaan Teknis Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 22 ayat (4) Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang Read More
Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,MH Ketentuan penyertaan (deelneming) masih merupakan debatable theoretical and practical area, yang masih menyebabkan terjadinya disparitas dalam penerapannya atau mengurangi hakekat berlakunya prinsip equality before the law. Misalnya, cukup banyak wanprestasi penyedia barang dipandang sebagai tindak pidana Read More
Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,MHPenggunaan wewenang, termasuk yang sifatnya diskresional, dipandang sebagai penyelahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Padahal perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” dalam tindak pidana korupsi hanya dapat diliputi penggunaan wewenang “atribusi”, yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kewenangan Read More
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, tidak mengatur tentang Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung. Oleh karena itu, Pejabat Pengadaan harus dapat menyusun Dokumen Pemilihan agar Pengadaan Langsung dapat Read More
Sebelum membahas PjPHP/PPHP menurut Perpres 16/2018, sedikit saya mengulas definisi Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menurut Perpres 54/2010. Pasal 1 angka 10 “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan”. Panitia/Pejabat Penerima Read More
Pada tanggal 12 Januari 2017 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi resmi diterbitkan. Selama kurang lebih 17 tahun kita menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Undang-Undang ini terdiri dari XIV Bab dan 106 Pasal. Lahirnya UU jasa konstruksi Read More