Pembayaran Biaya Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan sebagai berikut:

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan

b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Berdasarkan ketentuan huruf a dan b, tanggungjawab konsultan pengawas sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over), sehingga konsultan pengawas belum dibayarkan 100% ketika tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/PHO.

penyedia jasa pengawasan konstruksi membuat laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan teknis.

Kegiatan pengawasan teknis meliputi pengendalian waktu, pengendalian biaya, pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) dan tertib administrasi Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Biaya pengawasan konstruksi Bangunan Gedung meliputi:

  • honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
  • materi dan penggandaan laporan;
  • pembelian dan atau sewa peralatan;
  • sewa kendaraan;
  • biaya rapat;
  • perjalanan lokal dan luar kota;
  • biaya komunikasi;
  • penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
  • penyiapan dokumen pendaftaran;
  • asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance); dan
  • pajak dan iuran daerah lainnya.

Referensi: Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *