Menulis, menulis dan terus menulis
Apa ruh dari perpres 16/2018? Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan Value for money, memberikan dampak ekonomi ada produk dalam negeri, UMKM, Pelaku Usaha dalam negeri, Penelitian dalam negeri, Industri Kreatif, Pemerataan Ekonomi dan Pengadaan Berkelanjutan. Apa perbedaan utama antara Perpres 54/2010 Read More
Jaminan PenawaranBagaimana penggunaan Jaminan Penawaran pada penggunaan sistem tender secara elektronik? Kapan dilakukan pembuktiannya?Jaminan Penawaran asli disampaikan secara offline sedangkan salinan Jaminan Penawaran dapat dimasukan ke dalam dokumen penawaran yang disampaikan melalui sistem. Pembuktian dilakukan saat proses evaluasi. Tata cara Read More
PengecualianBLU dikecualikan dalam Perpres 16/2018, bagaimana dg BLUD? Jika mengacu kepada UU No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud BLU termasuk BLUD. Begitu juga dalam PP No. 53 Tahun 2005. Dalam PP No.58 Tahun 2005 istilah BLUD mulai didefinisikan tersendiri. Dalam Read More
Kenapa tugas penayangan daftar hitam diserahkan ke LPSE (pasal 83 ayat 1)? PA/KPA menggunggah identitas penyedia/peserta pemilihan yang dikenakan sanksi daftar hitam ke dalam portal daftar hitam, tetapi untuk bisa ditayangkan harus disetujui oleh pengelola layanan secara elektronik. Tujuannya agar Read More
Pasal pengecualian apakah berlaku juga untuk BUMN/BUMD? Bagaimana pengaturan proses pengadaan pada BUMN/BUMD? Pengadaan Barang/Jasa pada BUMN/BUMD tidak termasuk dalam ruang lingkup pemberlakuan Perpres 16/2018. Pimpinan BUMN/BUMD menetapkan aturan pengadaannya sendiri. Apakah BUMN/BUMD dapat menggunakan ketentuan dalam perpres 16/2018 beserta Read More
Prolog Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah disambut gembira para pelaku pengadaan. Namun, lahirnya aturan tersebut jangan sampai membuat kita lupa terhadap penanganan permasalahan hukum pada sektor pengadaan. Faktanya, hingga saat ini, tidak ada Read More